Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Dalam diskusi bertajuk “Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), para pakar membahas berbagai masukan terkait pelaksanaan program ini.
Prof. Tjandra Yoga Aditama, pakar kesehatan dari Universitas Yarsi, menekankan pentingnya evaluasi untuk mencegah kasus keracunan makanan.
“Nomor 1 tentu evaluasi keracunan ya. Dan kita sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa kita lakukan dan saya yakin banyak yang bisa kita lakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi kalau tidak diminimalisir,” kata Tjandra dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi kandungan gizi dalam MBG agar makanan yang disediakan benar-benar bergizi.
“Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga orang yang protes ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah. Jadi sekalian evaluasi yang kedua itu. Status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi,” jelas dia.
Tjandra menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai opsi terkait pendanaan dan distribusi MBG, termasuk melibatkan pihak internal sekolah atau pemerintah daerah.
“Jadi kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan. Saya nggak bilang itu bagus atau nggak, tapi ada bagusnya dibuka berbagai kemungkinan untuk lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia atau satu sistem atau berbagai sistem,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tjandra menyebut bahwa SPPG Polri bisa dijadikan role model karena standar kebersihan yang tinggi.
“Nah ini, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni, ini sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri ini. Dan mereka bilang luar biasa higienis,” ucapnya.
“Salah satu contoh evaluasi yang pertama tadi. Jadi untuk penjaga keracunan makanan, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai,” sambung dia.
Sementara itu, ahli gizi Persagi, Marudut Sitompul, menekankan pentingnya kearifan lokal dalam pemilihan bahan makanan MBG, sehingga setiap daerah dapat menonjolkan pangan lokalnya.
“Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal itu penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi,” ujar Marudut.
Ia menjelaskan, standar gizi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, tetapi tetap memberi fleksibilitas dalam pemilihan menu.
“Ada master menu yang menjadi acuan. Tapi tiap daerah bisa menyesuaikan jenis makanannya asal kandungan gizinya tetap terpenuhi. Misalnya, kalau kangkung tidak ada, bisa diganti bayam. Kalau di sana biasa makan sagu, silakan gunakan sagu,” jelasnya.
Dalam hal keamanan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan seluruh SPPG akan menggunakan alat rapid test sebelum makanan didistribusikan, mencontoh penerapan di SPPG Polri.
“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian, yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” kata Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
“Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu,” ujarnya.
Dengan penerapan standar gizi dan keamanan yang ketat, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
