Kutai Kartanegara — Ketua Dewan Pimpinan Cabang Remaong Kutai Berjaya (DPC RKB) Kabupaten Kutai Kartanegara, Maulid Isnaini, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.
Menurut Maulid Isnaini, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan sistem pemerintahan yang menjamin stabilitas nasional, efektivitas pengambilan kebijakan, serta sinergi antarlembaga negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri sebagai alat negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, sudah tepat dan konstitusional apabila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI agar arah kebijakan dan komando berjalan tegas, jelas, dan tidak tumpang tindih,” ujar Maulid Isnaini, Jumat 30/01/26.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden juga memperkuat prinsip netralitas institusi kepolisian, terutama dalam menghadapi dinamika politik, sosial, dan keamanan yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Maulid Isnaini menilai bahwa reformasi di tubuh Polri harus terus didorong melalui pengawasan publik dan peningkatan profesionalisme aparat, bukan dengan mengubah posisi kelembagaan yang justru dapat menimbulkan polemik baru.
“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana Polri terus berbenah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar Polri semakin presisi dan dipercaya rakyat,” tambahnya.
DPC RKB Kukar, lanjut Maulid, berkomitmen untuk terus mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kutai Kartanegar
