Balikpapan – Terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah menimbulkan polemik dan sorotan terhadap keberadaan dan peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di masa mendatang.
Permenpora yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2024 itu dinilai menggeser posisi KONI yang selama ini dianggap sebagai induk pembinaan olahraga prestasi nasional. Dalam pasal 3 Permenpora disebutkan bahwa hanya delapan jenis organisasi olahraga yang diakui secara struktural.
Ironisnya, posisi KONI berada pada urutan kedua, yang dinilai tidak sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 Pasal 69 yang menyebutkan syarat-syarat organisasi olahraga harus berbadan hukum dan menjadi anggota federasi internasional.
Dalam pandangan Bambang Widjanarko, praktisi hukum sekaligus pengamat olahraga, posisi KONI kini makin lemah. “Pertanyaannya, apakah KONI terdaftar sebagai anggota federasi internasional? Jawabannya tidak. Maka dengan sendirinya eksistensi hukum KONI dalam ranah pembinaan olahraga prestasi patut dipertanyakan,” ujarnya.
KONI yang dulunya berperan penting dalam melatih, membina, dan mengukuhkan cabang olahraga prestasi, kini posisinya digantikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagaimana diatur dalam pasal 19 Permenpora tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan tidak diakomodirnya KONI dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 serta dalam PP No 46 Tahun 2024.
Bambang menyimpulkan bahwa saat ini landasan hukum keberadaan KONI hanya bertumpu pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta PP Nomor 58 Tahun 2016 sebagai aturan pelaksananya. “Selamat tinggal KONI,” tulis Bambang, menandai redupnya peran organisasi yang pernah menjadi pilar utama pembinaan olahraga nasional.
Pernyataan ini memicu perdebatan publik dan memunculkan pertanyaan besar tentang arah masa depan pembinaan olahraga nasional pasca diberlakukannya Permenpora No 14 Tahun 2024.
