NUSANTARA – Pemerintah memastikan kesiapan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam mengakselerasi pembangunan pada 2026, menyusul telah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp6 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai program strategis di kawasan IKN.
Sebagai bagian dari persiapan awal pelaksanaan anggaran, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono secara resmi melantik dan menetapkan pejabat perbendaharaan di lingkungan Otorita IKN. Pelantikan tersebut mencakup kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.
Seluruh pejabat yang dilantik turut menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta tiga bendahara pengeluaran guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikelola harus dibarengi dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi dari seluruh pejabat terkait.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Amanah ini harus dijaga, serta dihindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa bekerja secara profesional, patuh terhadap regulasi, serta menjunjung tinggi integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
Dengan telah diterbitkannya DIPA serta lengkapnya struktur pengelola anggaran, Otorita IKN optimistis pelaksanaan pembangunan pada 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.
