BALIKPAPAN – Upaya memperkuat Program Menu Bergizi (MBG) di Kalimantan Timur kembali dipacu melalui Forum Group Discussion (FGD) yang menghadirkan unsur pemerintah, kepolisian, hingga lembaga pengawasan pangan. Dalam forum ini, peserta mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini muncul di lapangan, mulai dari aspek pemenuhan bahan baku hingga penerapan protokol kesehatan pada dapur SPPG.
Sejumlah stakeholder menegaskan perlunya pendampingan yang lebih intensif terhadap pengelola dapur. Satgas BGN dari berbagai instansi menyatakan komitmennya untuk memberikan contoh standar tata kelola dapur yang profesional dan mengacu pada SOP kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Alwiati, menyampaikan bahwa SPPG Polda Kaltim telah menunjukkan pola pengelolaan pangan yang memenuhi aspek kebersihan dan keamanan.
“Semoga SPPG Polda Kaltim dijadikan sebagai underbow di Indonesia. Khususnya, di Kaltim,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengecekan bahan pangan disebut dilakukan secara ketat setiap hari. Hal ini ditegaskan Kabidokkes Polda Kaltim lewat Subbiddokpol Drg. Muh Irfan Siregar.
“Kami sangat komitmen agar menjaga kualitas makanan sampai ke tangan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan FGD itu turut dihadiri berbagai instansi, mulai dari Kepala BGN Korwil Kaltim Binti Maulina Putri, Sekda Kota Balikpapan Muhaimin, Kompol Agung Nursapto dari Dit Intelkam Polda Kaltim, BPOM Balikpapan, Disdikbud, Kemenag, hingga DKP3 Balikpapan. Perwakilan SPPG dan media se-Kaltim juga terlibat langsung.
Mewakili Direktur Dit Intelkam Polda Kaltim, Kompol Agung Nursapto menjelaskan bahwa MBG merupakan fondasi penting untuk mendukung ketahanan tubuh dan produktivitas personel.
“Program MBG ini kami harapkan mampu menjadi model pengelolaan pangan yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Kompol Agung.
Ia menambahkan bahwa dukungan ahli gizi dan Dinas Ketahanan Pangan diperlukan untuk mengembangkan sistem dapur yang lebih modern dan aman. Polri juga menegaskan arah kebijakan menuju pengelolaan dapur berprinsip “Zero Accident”.
Meski sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar Kaltim, Agung menyebut potensi lokal ke depan bisa menjadi pilihan utama bagi menu MBG.
“Melalui kerja sama lintas sektor, kami berharap tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan internal Kaltim, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas,” imbuhnya.
Dukungan serupa datang dari Pemerintah Kota Balikpapan. Sekda Muhaimin menyatakan bahwa pola kerja SPPG Polri berpotensi dijadikan pedoman bagi wilayah lain.
“SPPG Polri bisa dianggap sebagai role model sebagai pelaksanaan MBG di Kaltim. Mungkin SPPG yang lain yang baru bisa melakukan anjangsana untuk melihat prosesnya,” kata Sekda Muhaimin.
Pujian juga diberikan Kepala BGN Regional Kaltim, Binti Maulina Putri, yang mengapresiasi pengujian pangan secara rutin.
“Kegiatan Rapites (Rapid Test) yang dilakukan Polri bisa sebagai contoh untuk SPPG yang lain,” ujarnya.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal pembentukan dapur SPPG yang semakin higienis, aman, bergizi, dan siap mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia berdaulat.
