Berau – Ketua Dewan Adat Kesultanan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Pangeran Hadi Ningrat, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, kedudukan tersebut telah sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan merupakan fondasi penting dalam menjaga profesionalisme serta independensi Polri.
Pangeran Hadi Ningrat menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di tengah masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, penempatan Polri langsung di bawah Presiden dinilai tepat agar institusi kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan tidak terikat kepentingan sektoral.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama. Ini penting agar Polri tetap profesional, independen, serta mampu menjadi pelindung dan pengayom seluruh masyarakat,” ujar Pangeran Hadi Ningrat dalam keterangannya.
Sebagai tokoh adat Kesultanan Gunung Tabur, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat adat di Kabupaten Berau, untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh wacana yang dapat melemahkan institusi negara. Ia menekankan bahwa kritik terhadap Polri merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara santun, objektif, dan bertujuan untuk perbaikan.
Pangeran Hadi Ningrat menegaskan komitmen Dewan Adat Kesultanan Gunung Tabur Kabupaten Berau untuk terus mendukung Polri yang berintegritas, humanis, dan berpegang teguh pada konstitusi demi menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
