Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandar, menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak bisa dipersalahkan atas kericuhan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung semalam. Ia justru menyebut para anggota dewan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
“Tidak ada yang menginginkan adanya korban jiwa. Almarhum adalah putra bangsa. Begitu pula polisi, mereka tidak berniat lalai dalam menjalankan tugas. Semua sudah ada garisnya. Jadi jangan saling menyalahkan. Yang seharusnya dipertanyakan adalah wakil rakyat yang duduk di Senayan,” kata Iskandar di Jakarta, Jumat (29/8).
Ia menilai bentrokan yang terjadi seolah mempertemukan masyarakat dengan masyarakat sendiri.
“Polisi itu juga rakyat. Saat masyarakat berteriak karena tekanan hidup, lapar, tidak bekerja, dan kesulitan sekolah, polisi justru harus mengawal jalannya aksi hingga lebih dari 12 jam. Mereka juga manusia yang memiliki rasa lelah, tetapi tetap menanggung tanggung jawab besar,” jelasnya.
Iskandar juga menyindir sikap anggota parlemen yang dianggap abai terhadap situasi di lapangan.
“Mereka hanya mengeluarkan pernyataan, bahkan ada yang masih sempat bersenang-senang. Tetapi ketika kondisi memanas, aparat kepolisian yang langsung dituding bersalah. Padahal para pejabat itu enak bekerja dari rumah dengan santai,” sindirnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat maupun polisi tidak pantas diposisikan sebagai pihak yang salah dalam peristiwa ini.
“Yang harus bertanggung jawab adalah para wakil rakyat di parlemen. Baik rakyat maupun polisi tidak bersalah. Semua ini menjadi tanggung jawab penguasa,” tegas Iskandar menutup pernyataannya.
