Di tengah dinamika politik nasional dan tingginya sorotan publik terhadap berbagai institusi negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembenahan internal demi meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif melalui berbagai indikator penilaian publik.
Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada April 2026, tingkat profesionalitas pelayanan Polri mengalami peningkatan signifikan dibandingkan survei sebelumnya pada Oktober 2025. Skor penilaian terhadap layanan kepolisian naik dari 7,76 menjadi 8,37 pada skala 1 hingga 10, atau meningkat sebesar 0,61 poin hanya dalam kurun waktu enam bulan.
Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang pernah berinteraksi dengan kepolisian. Penilaian profesionalitas ini disusun berdasarkan rata-rata indeks dari 20 aspek pelayanan yang melibatkan responden yang pernah mengurus dokumen kepolisian, membuat laporan atau pengaduan, hingga menerima pelayanan patroli maupun pengamanan dalam satu tahun terakhir.
Dari total 1.200 responden yang mengikuti survei, sekitar 23,1 persen mengaku memiliki pengalaman langsung berhubungan dengan institusi kepolisian. Kelompok responden inilah yang memberikan gambaran nyata mengenai peningkatan kualitas pelayanan Polri di lapangan.
Hasil survei menunjukkan tidak ada satu pun aspek pelayanan yang mengalami stagnasi dibandingkan enam bulan sebelumnya. Salah satu aspek yang memperoleh penilaian tertinggi adalah sikap polisi dalam memberikan pelayanan administrasi secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun jenis kelamin masyarakat.
Selain itu, responden juga menilai adanya peningkatan dalam penyelesaian perkara, integritas personel, kenyamanan saat berinteraksi dengan anggota Polri, serta kemudahan masyarakat memperoleh informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi pelayanan yang dilakukan Polri mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Meski demikian, survei juga mencatat masih adanya sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Pada kelompok responden umum yang mayoritas belum pernah berinteraksi langsung dengan kepolisian selama satu tahun terakhir, masih terdapat persepsi bahwa proses pelayanan polisi memerlukan waktu cukup lama, dengan 32,2 persen responden menyampaikan pandangan tersebut.
Sebanyak 29,7 persen responden lainnya juga menilai prosedur pelayanan masih dianggap rumit dan berbelit-belit. Sementara itu, hampir 20 persen responden masih memiliki persepsi bahwa pelayanan kepolisian membingungkan, kurang ramah, atau membutuhkan biaya di luar ketentuan resmi.
Di sisi lain, persepsi positif juga terus menguat. Sekitar 80 persen responden menilai fasilitas pelayanan di kantor-kantor kepolisian kini semakin nyaman. Selain itu, praktik percaloan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, maupun anggapan perlunya memberikan uang atau hadiah sebagai bentuk terima kasih kepada petugas dinilai semakin berkurang dibandingkan sebelumnya.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan yang terus dilakukan Polri mulai memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik. Meski masih terdapat sejumlah persepsi yang perlu diperbaiki, tren peningkatan profesionalitas dan kepuasan masyarakat menjadi modal penting bagi Polri untuk terus memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang semakin transparan, humanis, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
